
Para eksekutif kripto dapat menghadapi pemeriksaan Kongres yang lebih ketat tahun depan terkait hubungan mereka dengan Presiden Donald Trump, menurut unggahan reporter kripto Eleanor Terrett pada Jumat.

CEO Coinbase Brian Armstrong dan World Liberty Financial termasuk di antara pihak yang berpotensi menjadi sasaran dalam rancangan pengawasan yang kabarnya diedarkan oleh kelompok progresif di luar Kongres yang dipimpin mantan staf Senator Elizabeth Warren.
Dokumen tersebut, yang kabarnya telah ditinjau oleh staf Partai Demokrat tetapi bukan merupakan rencana resmi Kongres, mengusulkan Armstrong sebagai saksi dalam rapat dengar pendapat bersama Elon Musk, CEO Palantir Alex Karp, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.
Pertanyaan yang diusulkan mencakup kontribusi Coinbase untuk proyek ruang dansa Gedung Putih dan manfaat apa pun yang mungkin diterima perusahaan tersebut. World Liberty Financial juga disebut sebagai sasaran pemeriksaan terkait hubungan finansial Trump dengan perusahaan itu, pelonggaran penegakan aturan kripto oleh pemerintahannya, serta hubungan perusahaan tersebut dengan Binance.
Sementara itu, Senator Richard Blumenthal telah mengirim surat untuk meminta informasi mengenai sumbangan bagi proyek ruang dansa tersebut dari Armstrong, CEO Ripple Brad Garlinghouse, salah satu CEO Kraken Arjun Sethi, CEO Paxos Chad Cascarilla, serta para pendiri Gemini, Cameron dan Tyler Winklevoss.
Perkembangan ini menyusul peringatan dari mantan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS Patrick McHenry, yang mengatakan kepada Terrett bahwa kembalinya Partai Demokrat ke tampuk kekuasaan dapat memicu penyelidikan berskala luas terhadap para eksekutif dan lembaga di luar industri kripto.
Ia menyebut bahwa industri kripto dan para pendukung politiknya telah menyia-nyiakan peluang untuk menuntaskan pengesahan rancangan undang-undang mereka karena lebih mengutamakan “kesempurnaan” daripada mendesakkan kesepakatan untuk meloloskan CLARITY Act.
Potensi pengetatan pemeriksaan ini muncul ketika Partai Republik berupaya mempercepat pengangkatan pejabat regulator keuangan sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres pada Januari.
Presiden Donald Trump pada Kamis mengajukan calon untuk dua posisi kosong di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dengan memilih Steven Levine dan Kristin N. Johnson untuk menggantikan mantan komisioner Hester Peirce dan Caroline Crenshaw.
Komite Perbankan Senat telah menjadwalkan rapat dengar pendapat bagi para calon tersebut pada 19 November, seiring upaya Partai Republik untuk memajukan proses konfirmasi sebelum kehilangan mayoritas di Senat.
Partai Demokrat berhasil menguasai DPR dan Senat dalam pemilu sela 3 November dan akan resmi memegang mayoritas ketika Kongres yang baru mulai bersidang pada Januari 2027.
Pergeseran politik ini juga dapat mengubah kerangka regulasi kripto AS. FXStreet sebelumnya melaporkan bahwa anggota DPR dari Partai Demokrat dikabarkan sedang membahas rancangan undang-undang baru tentang struktur pasar, yang berpotensi memperluas RUU Hak Investor dan Konsumen Kripto yang diusulkan anggota DPR Maxine Waters menjadi undang-undang dengan cakupan lebih luas.
Usulan tersebut dapat memberikan kewenangan pengawasan yang lebih besar kepada SEC atas pasar kripto sekaligus membatasi peran Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). Usulan itu juga dapat memperkenalkan batasan etika yang lebih ketat bagi Trump dan pejabat federal lainnya yang memiliki kepentingan bisnis terkait kripto.